fbpx

Republika, Rabu, 22 Oktober 2014, 12:00 WIB
JAKARTA — Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Indonesia (Ahsin) meminta pemerintahan presiden-wakil presiden Indonesia terpilih 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mendorong wisata Muslim dengan menerbitkan peraturan mengenai pedoman restoran halal, spa syariah, hingga agen perjalanan syariah.

Ketua Ahsin Riyanto Sofyan menyebutkan sebenarnya wisata syariah yang mencakup hotel, spa, restoran halal, hingga agen perjalanan syariah khususnya di Indonesia memiliki potensi bagus. Berdasarkan data Thomson Reuters pada akhir 2013, Muslim secara global membelanjakan 137 miliar dolar AS sepanjang 2012 untuk wisata.

Mereka juga memperkirakan, jumlah nilai belanja wisata Muslim secara global meningkat menjadi 181 miliar dolar AS pada 2018. Sedangkan, jumlah nilai belanja wisata Cina secara global pada 2012 hanya 89 miliar dolar AS.

Karena potensi itu, ia mengakui, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diakuinya sudah mengeluarkan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (permen parekraf) nomor 2 tahun 2014 mengenai pedoman hotel syariah yang diterbitkan pada Februari 2014.

Kemenparekraf, kata dia, juga sudah merancang pedoman restoran halal, spa syariah, hingga agen perjalanan syariah. Sayangnya, rancangan pedoman itu hingga kini belum juga diterbitkan.

“Padahal, aturan pedoman itu penting karena menjadi landasan langkah selanjutnya untuk pengembangan pariwisata syariah Indonesia. Mulai dari program promosi, sosialisasi, pembinaan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya kepada Republika di Jakarta, Selasa (21/10).

Selain itu, dengan dikeluarkannya aturan itu maka pihaknya bisa mengeluarkan aturan-aturan, seperti kompetensi dan capacity building. “Nah, itu semua harus didukung pemerintah. Tentunya, melalui penerbitan pedoman terlebih dahulu, yaitu permen parekraf,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya meminta supaya Kemenparekraf di era Jokowi-JK lebih meningkatkan perhatian untuk wisata Muslim. Artinya, memberikan anggaran untuk mengembangkan wisata syariah diminta minimal sama dengan anggaran mengembangkan wisata dari Cina. Ini berkaca dari Kemenparekraf era SBY tidak memberikan anggaran khusus untuk mengembangkan wisata Muslim di Indonesia.

Ahsin menyayangkan sikap Kemenparekraf di era SBY yang kurang memperhatikan wisata Muslim dengan tidak memberikan anggaran khusus untuk pengembangan wisata. Padahal, kata dia, potensi wisata Muslim jelas lebih besar dibandingkan wisata Cina. N ed: irwan kelana

Baca Juga :  Info Penginapan dekat Menara Bidakara Jakarta
You must be logged in to post a comment.
Menu
Open chat